• Breaking News

    KREDIT ULTRA MIKRO Oleh : Idrus Marasabessy, SE

    KREDIT ULTRA MIKRO Oleh : Idrus Marasabessy - Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, ada 3 kelompok kategori bisnis di Indonesia, yakni Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk golongan kategori kelompok usaha terkecil atau mikro memiliki kriteria laba bersih maksimal Rp. 50 juta serta penghasilan paling banyak Rp. 300 juta pertahun. Hal inilah yang menyebabkan banyak pelaku usaha kecil dipinggiran jalan tidak termasuk dalam kategori bisnis manapun, sehingga mereka tidak memenuhi syarat dalam tahapan pengajuan pembiayaan dibank.

    Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diluncurkan pemerintah untuk menyentuh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) nampaknya belum maksimal menyasar UMKM terdepan pada level terbawah, padahal banyak sekali pelaku usaha dari kalangan ini di Indonesia, yang dengan modal pas-pasan memberanikan diri menjalankan bisnis demi kelangsungan hidup mereka.

    Padahal dalam era perdagangan bebas di Indonesia sekarang ini, UMKM memberikan sumbangan 60,34% terhadap produk domestik bruto serta menyerap lebih dari 97,22% lapangan kerja di Indonesia *finance.detik.com. Melihat data tersebut pemerintah berupaya menggenjot semangat serta perkembangan UMKM lewat fasilitas pembiayaan KUR. Pemerintah mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga bisa memperluas jangkauan pemasaran hingga keluar negeri.

    Namun pada kenyataannya KUR masih belum maksimal menyentuh kalangan pengusaha ultra mikro, sehingga pemerintah merasa perlu meluncurkan Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) sebagai pendamping KUR agar masyarakat merasa negara hadir dan mampu untuk meringankan beban ekonomi mereka.

    Baca Juga : EUFORIA PENERIMAAN CPNS OLEH : IDRUS MARASABESSY, SE

    Pembiayaan ultra mikro sendiri diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 /PMK.05/2017 tentang pembiayaan ultra mikro. Program ini diluncurkan sebagai pelengkap program KUR sebelumnya dimana UMI lebih difokuskan kepada UMKM yang lebih kecil, dengan tujuan diantaranya meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, serta menumbuh kembangkan UMKM level ultra mikro menjadi besar agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan.

    Rp 1,5 Triliun ditahun 2017 dan Rp 2,5 triliun ditahun 2018 telah disalurkan oleh pemerintah dan beberapa lembaga keuangan resmi bukan bank untuk program UMI. Dibawah Kementerian Keuangan melalui Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) sebagai kordinator dana, mengkordinasikan serta memantau penyaluran dana tersebut.

    Data yang dihimpun pemerintah mencatat sejak diluncurkan pada Agustus 2017 debitur UMI terus mengalami peningkatan, Tren pembiayaan ultra mikro yang terus meningkat disambut baik oleh pemerintah dengan peningkatan penganggaran dana oleh pemerintah. Pada tahun 2017 dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1,5 Triliun kemudian melonjak di tahun 2018 menjadi Rp. 2,5 Triliun dan pada tahun 2019 di rencanakan sebesar Rp. 3 triliun.

    Semakin meningkatnya anggaran tiap tahun menandakan semakin berkembangnya usaha-usaha ultra mikro di Indonesia, hal ini kemudian menjadi pertimbangan pemerintah memperluas jangkauan UMKM yang menjadi target pemerintah untuk di kembangkan. Pemerintah kemudian meluncurkan digitalisasi kredit ultra mikro (UMI) dalam upayanya memperluas akses kredit bagi masyarakat lapisan bawah yang belum bankable. Hal ini merupakan kolaburasi antara jasa sistem pembayaran dan sistem digital. Perkembangan teknologi yang pesat berusaha dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempermudah serta memperluas jangkawan pembiayaan ultra mikro.

    Pilot project ini diuji coba selama 3 bulan guna menjaring pemain baru atau pengusaha mikro baru yang belum tersentuh oleh skema KUR, Frintech, dan lain lain untuk mendukung era industri digital (industry 4.0) serta pelaku usaha mikro yang bergerak dibidang digital dalam jual beli on line.
    Dengan masuknya UMI keranah digital juga memudahkan proses penerimaan sekaligus pengelolaan dana UMI, dan juga membantu pemerintah untuk memantau penyaluran bantuan dan transaksinya secara lebih efektik dan real time. Kendati begitu penyaluran UMI ke saldo uang elektronik tidak dilakukan secara serempak, melainkan bertahap, dalam artian penerimaan dana UMI tetap bisa menerima pinjaman modal secara tunai. Hal tersebut merupakan alternatif bagi pelaku usaha yang ingin berniaga secara off line.(*)


    Oleh : IDRUS MARASABESSY.
    Pekerjaan : Pegawai KPPN Masohi

    No comments