• Breaking News

    Kacabjari Banda Gelar Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program BINMAKTUM 2019

    http://www.binaiyanews.com/2019/02/diduga-sakit-seorang-guru-meninggal-di-kamar-penginapan-di-masohi.html

    Binaiyanews - Guna menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum, serta menjawab kebutuhan hukum masyarakat di wilayah Kepulauan Banda. Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda menggelar Program Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) tahun 2019. Kegiatan dibuka oleh Kepala Desa Biyau Ahyar Renyaan. Berlangsung di Kantor Desa Biyau, Rabu (13/3/2019)

    Dalam kegiatan itu sekaligus dilakukan sosialisasi hukum menyangkut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta pengenalan institusi Kejaksaan, mengenai tugas dan wewenangnya.

    Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira, Rozali Afifudin, SH. MH dalam pers releasenya kepada awak media mengatakan, kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum, merupakan bagian dari rencana kerja dan program kerja yang dilaksanakan secara berjenjang oleh seluruh jajaran Kejaksaan RI. Baik tingkat pusat yakni Kejaksaan Agung, ditingkat daerah Yakni Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri hingga tidak terkecuali pada Cabang Kejaksaan Negeri.

    “Oleh karena itu Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira yang merupakan garda terdepan dalam upaya penerangan hukum di tahun 2019 ini, juga melaksanakan kegiatan dimaksud. Sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap upaya pembentukan masyarakat yang sadar dan taat hukum. Khususnya yang berada dalam wilayah hukum Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira,” ujarnya.

    Kegiatan yang di hadiri oleh lebih dari 50 orang warga Desa Biyau kecamatan Banda Neira itu, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah Negara Hukum (recht staats) yang baik. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian dari lembaga negara di bidang hukum, yang tidak terlepas dari tanggung jawab, untuk menciptakan masyarakat sadar dan taat hukum serta memelihara ketentraman hukum yang berkeadilan.


    Afifudin dalam kegiatan itu menyampaian materi tentang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan menonton video tentang “tugas dan dan fungsi Kejaksaan RI sesuai dengan UU no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Tanya jawab dengan masyarakat dan dilanjutkan dengan kegiatan penutupan dan ramah tamah

    “Itu adalah salah satu bentuk kontribusi Kejaksaan RI kepada masyarakat. Dengan melaksanakan Program Penyuluhan dan Penerangan Hukum, Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu telah dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP–001/A/JA/01/2006 tanggal 2 Januari 2006, tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum. Dengan Maksud dan tujuan adalah sebagai salah satu bentuk langkah strategis dalam mendukung terwujudnya revolusi karakter bangsa,” ungkapnya.

    Baca Juga : Diduga Sakit, Seorang Guru Lanjut Usia Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Penginapan

    Dikatakanya Daerah Kepulauan Banda, merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Letaknya jauh dari pusat dan daerah. Memiliki keadaan geografis dan demografis yang berbeda dengan daerah lain yang pada umumnya. Juga melahirkan karakteristik masyarakat yang berbeda pula satu dengan lainnya. “Hal ini mendorong perlunya dilakukan suatu penyuluhan dan penerangan hukum secara berkesinambungan, guna mengurangi terjadinya tindak pidana di wilayah kepulauan Banda,” papar Afifudin.

    Menurutnya, minimnya pengetahuan dan tingkat pendidikan. Serta kurangnya pemahaman akan hukum, dapat menyebabkan terjadinya perbuatan tindak kriminal yang sewaktu-waktu dapat terjadi. “Karena itu, masyarakat perlu diberikan pembekalan. Terkait dengan perangkat peraturan, yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan penanganan tindak pidana. Tentang beberapa aturan hukum yang berlaku, dan diatur di Indonesia maupun pembekalan lain yang terkait dengan hukum secara umum,” tandasnya.(BN-01)

    No comments