• Breaking News

    Raih WTP, Pemkab Malteng Kembali Terima Penghargaan Menteri Keuangan

    MASOHI - Prestasi membanggakan kembali ditoreh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dibawah kepemimpinan Tuasikal Abua

    Raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, mengantarkan Pemkab Malteng kembali diganjar penghargaan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani lndrawati.

    Raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, mengantarkan Pemkab Malteng kembali diganjar penghargaan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani lndrawati.
    Penyerahan Piagam Penghargaan Menteri Keuangan Kepada Bupati Maluku Tengah oleh Kepala KPPN Masohi

    Piagam Penghargaan Menkeu diserahkan kepada Bupati Tuasikal Abua di kantor bupati Malteng, di saksikan oleh seluruh PNS lingkup Pemkab Malteng di Masohi, Sabtu (28/10/2018). 

    Piagam penghargaan Menkeu Sri itu diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Masohi, Rahmat Mulyono kepada Bupati. Piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemda Kabupaten Maluku Tengah.

    Mewakili Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Kepala KPPN Masohi, Rahmat Mulyono kepada Binaiyanews.com mengatakan, Tahun 2018 ini Pemerintah kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) dan juga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk tahun 2017.

    Baca Juga : Membangun Zona Integritas untuk Birokrasi di Pulau Seram

    “Kita semua bersyukur, setiap tahun kita mencatat, bahwa pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) terus mengalami perbaikan,” ujarnya

    Opini WTP tersebut menurut Rahmat adalah suatu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang maksimal dilakukan oleh seluruh stakeholder. Dalam rangka untuk selalu mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian, dan proses akuntabilitas institusi publik kepada masyarakat. Namun menurutnya perolehan penghargaan itu bukan hal yang mudah, tapi membutuhkan kerja keras.

    “Untuk memperoleh opini WTP tersebut, tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang memiliki kualitas dan memiliki informasi atau kecukupan pengungkapan. Namun juga harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian internal, yang memadai di masing-masing institusi,” jelasnya.

    Raih WTP, Pemkab Malteng Kembali Terima Penghargaan Menteri Keuangan
    Foto Bersama Setelah Penyerahan Piagam 

    Tahun 2017, semakin banyak Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang makin meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Untuk Kabupaten Maluku tengah dirinya menyampaikan pesan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk memberikan apresiasi/penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang mendapatkan opini terbaik selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2015-2017.

    “Ini juga menunjukkan bahwa bupati Maluku Tengah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi tanggung jawabnya. Dan juga dalam rangka untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan publik, dari penyelenggaraan pemerintah,baik di pusat maupun di daerah," terangnya.

    Dijelaskannya, perlu dipamahami bahwa pencapaian opini atas laporan keuangan itu bukan tujuan akhir. Secara spesifik Menteri Keuangan meminta kepada Pemerintah Daerah, yang mendapatkan opini WTP, memiliki korelasi dengan kinerja pembangunannya.

    Baca Juga : Loka Monitor Ambon Sosialisasi Cegah Penyalahgunaan Radio

    "Karena pada akhirnya keuangan negara, termasuk dana transfer ke daerah dan keuangan di Pemerintah Daerah, adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam rangka menyejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mengurangi pengangguran dan mengurangi kesenjangan. Banyak hal yang kita ingin capai dan tuju," jelasnya.

    Menurutnya, memang seharusnya opini WTP yang diharapkan menjadi indikator pengelolaan keuangan daerah dan nasional yang baik. Seharusnyalah memang, memiliki korelasi dengan tujuan akhir yang ingin di capai. 

    "Kita tidak ingin pemerintah daerah terjebak kepada pencapaian hal-hal yang hanya berhenti pada titik yang mungkin bukan titik akhirnya,” harapnya.

    Diungkapkannya, banyak Pemerintah Daerah (Pemda) berlomba-lomba mendapatkan WTP, seolah-olah WT P itu adalah finish line-nya (garis finis akhir), padahal WTP adalah merupakan bagian dari garis awal (start).

    “Kalau kita mendapat WTP, maka kita bisa makin melihat dan menggunakan keuangan negara dan daerah semakin kita teliti. Apakah betul-betul memperbaiki indikator pembangunan secara nyata,” ungkapnya.

    Rahmat mengingatkan, hal yang perlu mendapat perhatian tentu saja berharap WTP juga bisa menutup atau mengurangi potensi terjadinya tata kelola yang buruk, termasuk dalam hal ini adalah korupsi.

    "Oleh karena itu semua elemen harus bersama-sama, bekerja dan bersinergi, untuk bagaimana caranya agar pengelolaan keuangan negara, baik di pusat dan daerah, dan status laporan keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mencapai WTP. Sebab dengan WTP bisa juga menjadi batu pijakan untuk meningkatkan dan memperbaiki tata kelola dan mengurangi apa yang disebut praktek korupsi. Baik di pusat maupun daerah. Hal Ini merupakan PR yang harus terus kita perbaiki,” pesannya.

    Baca Juga : Kanwil Kemenkumham Maluku Gelar Sosialisasi Desiminasi Badan Hukum Perkumpulan

    Sementara itu, bupati Kabupaten Malteng, Tuasikal Abua mengatakan, dengan penghargaan ini, dirinya terpacu untuk tak henti membuat terobosan untuk terus mendapatkan opini WTP.

    “Dengan penghargaan ini saya semakin terpacu untuk membuat terobosan agar terus mendapatkan opini WTP. Selama menjadi bupati, saya akan berusaha medapatkan opini WTP," ikrarnya. 

    Tuasikal menuturkan, opini WTP atas LKPD telah diraih dari tahun 2016 (LKPD 2015), 2017 (LKPD 2016) dan 2018 (LKPD 2017). "Hal ini tentunya, cita-cita saya harus mendapatkan predikat terbaik selama kepimimpinan saya," katanya menargetkan. 

    Namun semua kerja ini tegas Tuasikal, tidak berarti bila tidak didukung oleh peran semua unsur PNS, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan masyarakat dalam menunjang kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, serta tekad untuk terus memerangi korupsi.(BN-01)

    No comments

    Post Top Ad