• Breaking News

    Membangun Zona Integritas untuk Birokrasi di Pulau Seram


    Oleh : RAHMAT MULYONO
    Kepala KPPN Masohi

    Maraknya pemberitaan tentang kasus-kasus korupsi maupun penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana APBD yang marak di Maluku sedikit banyak menyita perhatian dari masyarakat Pulau Seram.

    Pemberitaan tersebut hampir setiap hari menghiasi halaman-halaman depan media local di Provinsi Maluku dan merata tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

    Kondisi ini sungguh memprihatinkan, mengingat Provinsi Maluku merupakan salah satu propinsi yang menerima alokasi dana APBN cukup besar mengingat salah satu andalan program Nawacita Kabinet Kerja yaitu membangun dari pinggiran.

    Dana APBN tersebut sebagian teralokasikan dalam APBD masing-masing Pemerintah Daerah melalui Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 

    Terlepas dari valid atau tidaknya pemberitaan tentang korupsi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sepropinsi Maluku harus berbenah diri untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Karena, jika dibiarkan hal tersebut dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan.

    Satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang bertujuan untuk menerapkan program reformasi birokrasi secara baik pada tingkat unit kerja di lingkungan instansi pemerintah (K/L/Pemda). 

    Sehingga dapat menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik dengan baik, serta dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi di lingkungan instansi pemerintah.

    Pembangunan ZI ini diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 yang kemudian diperbarui dengan Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah.

    Permen tersebut menyebutkan bahwa, proses pembangunan zona integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu pencanangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan.

    Pencanangan dilakukan dengan melakukan deklarasi/pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa instansinya telah siap untuk membangun zona integritas. Hal dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas sehingga dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat luas.

    Proses selanjutnya adalah pembangunan zona integritas yang terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

    Dalam, komponen pengungkit terdapat 6 area percepatan reformasi birokrasi yaitu Program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diharapkan dapat menghasilkan komponen hasil yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Dapat dijelaskan dari masing-masing komponen pengungkit sebagai berikut:

    Pertama, Program Manajemen Perubahan diterapkan untuk melakukan perubahan mekanisme kerja, pola fikir, dan budaya kerja  individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas secara sistematis dan konsisten. Hal ini ditandai antara lain dengan dokumen rencana, monitoring dan evaluasi, dan peran pimpinan dalam menjalani perubahan.

    Kedua, Program Penataan Tata Laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Hal ini ditandai beberapa indicator antara lain dengan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelesaian layanan, e-office, SOP yang jelas, dan keterbukaan informasi.

    Ketiga, Program Penataan sistem manajemen SDM aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM yang ditandai dengan indikator perencanaan kebutuhan pegawai yang baik, mutasi internal yang terpola, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja masing-masing individu, penegakan aturan disiplin/kode etik pegawai, dan sistem informasi kepegawaian yang andal.

    Keempat, Program Penguatan Akuntabilitas yang pada intinya didesain untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Keberhasilan program ini ditandai dengan beberapa indikator seperti keterlibatan pimpinan dalam pengelolaan kinerja, serta pengelolaan akuntabilitas kinerja yang baik itu sendiri.

    Kelima, Program Penguatan Pengawasan yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator seperti pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan pengaduan masyarakat, Whistleblowing System, dan penanganan benturan kepentingan.

    Keenam, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada setiap unit pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Beberapa indikator penerapan program ini di antaranya adanya standar pelayanan, budaya pelayanan prima, penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

    Dari keenam komponen pengungkit tersebut, jika benar-benar telah dikelola dengan baik maka akan diuji kembali berdasarkan komponen hasil survey eksternal terhadap nilai persepsi korupsi dan nilai persepsi kualitas pelayanan.

    Hasil dari pembangunan 6 komponen pengungkit dan 2 komponen hasil tersebut akan dibuktikan dengan dokumentasi dan penilaian berjenjang yang ketat dari mulai internal Instansi tersebut sampai dengan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang beranggotakan Kemenpan RB, Ombudsman RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak mudah bagi suatu unit kerja untuk mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Besih Melayani (WBBM), karena telah melalui proses yang panjang dalam pembangunannya. Hal ini akan berdampak pada integritas dan nama baik institusi yang meningkat bagi pemegang predikat tersebut. 

    Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Masohi sebagai salah satu unit vertikal Kementerian Keuangan, tepatnya unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertindak selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, mempunyai tugas menyalurkan dana APBN dan menatausahakannya.

    Saat ini KPPN Masohi tengah berusaha untuk menjadi pelopor dalam pembangunan ZI di Pulau Seram. Hal ini sangat penting dan relevan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan di Pulau Seram, mengingat posisi strategis KPPN Masohi sebagai penyalur dana APBN pada 3 Kabupaten di Pulau Seram.

    Dalam rangka pembangunan ZI, KPPN Masohi telah berusaha untuk memenuhi tahapan2nya antara lain pencanangan yang disertai dengan deklarasi Kepala KPPN dan seluruh Staf serta penandatanganan Dokumen Pakta Integritas eksternal maupun internal.

    Selanjutnya pencanangan tersebut ditindaklanjuti dengan pembangunan ZI melalui berbagai perbaikan dengan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara konkrit. 

    Saat ini, progress pembangunan ZI di KPPN Masohi telah dilaporkan dan diusulkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Maluku untuk dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

    Hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan Kementerian Keuangan, dan jika KPPN Masohi berhasil memenuhi kriteria, maka akan di usulkan kepada Kementerian PANRB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) sebagai unit kerja menuju WBK/WBBM.

    Secara nasional, unit kerja baik instansi pemerintah pusat maupun daerah yang mengikuti program pembangunan ZI menuju WBK-WBBM terus meningkat. Dari tahun 2015 s.d 2017, jumlah unit kerja yang mengikuti program ini adalah 60 pada tahun 2015, 223 pada 2016, dan 485 pada 2017. Namun demikian hanya sedikit unit kerja yang lolos sehingga mendapatkan Predikat WBK/WBBM, yaitu 13 pada tahun 2015, 19 pada tahun 2016, dan 127 pada tahun 2017.

    Sementara untuk tahun 2018, Kemenpan RB telah menerima kurang lebih 1.000 usulan unit kerja untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

    Secara umum, hasil survey atas Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dan Indeks Persepsi Korupsi terbukti sangat menentukan terhadap kesuksesan suatu instansi untuk memperoleh predikat WBK-WBBM. Hal ini menunjukkan bahwa peran/partisipasi masyarakat/penerima layanan sangat besar dalam pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM ini.

    Untuk itu KPPN Masohi secara terus-menerus melakukan pembenahan dalam berbagai aspek terutama pelayanan publik untuk mendapatkan predikat tersebut dengan berbagai inovasi dan fasilitas yang bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan KPPN Masohi.

    Beberapa inovasi dan fasilitas tersebut antara lain sarana bermain anak, ruang ibu menyusui, pojok literasi, Musholla, Free Wifi, Grup WhatsApp untuk layanan, Layanan bersama BPJS Kesehatan, taman kolam ikan, dan Mini Treasury Learning Centre. Jika hal ini sukses diterapkan dan Predikat WBK dapat diraih, maka tidak menutup kemungkinan program tersebut dapat ditularkan kepada unit-unit pemerintahan lain di Pulau Seram baik instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

    Hal ini akan sangat bagus untuk citra birokrasi di Pulau Seram, dan pada akhirnya masyarakatlah yang akan paling diuntungkan dengan tersedianya layanan publik yang terpercaya, bersih, dan akuntabel di Pulau Seram.(*)

    No comments

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad