• Breaking News

    Aset Miliaran Belum Jelas, Predikat WTP Terkendala

    Aset Miliaran Belum Jelas, Predikat WTP Terkendala
    Kadis PPKAD Kabupaten SBT, ALI TOMAGOLA

    Binaiyanews.com - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) terus mengoptimalkan proses inventarisasi aset milik daerah. Dilakukan untuk mendapatkan predikat pengelolaan keuangan daerah dengan opini WTP BPK RI.

    Kadis PPKAD Ali Tomagola mengungkapkan, Pemda Kabupaten SBT terus membenahi administrasi yang berkaitan dengan aset daerah. "Salah satu kriteria opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI adalah aset-aset ini sudah," tandas Tomagola, Kamis (2/8).

    Karenanya, meski relatif sulit, inventarisasi harus dilakukan guna pencapaian tersebut. Terutama untuk menentukan nilai atau harga masing-masing aset. Nilai tersebut harus ditentukan sebelum dimasukkan sebagai aset milik daerah.

    Selain nilai aset urai Tomagola, adalah tahun perolehan. Kapan aset-aset itu dialihkan ke Kabupaten SBT tidak ada informasi dari kabupaten induk Maluku Tengah pasca pemekaran. Total aset yang tidak dapat ditelusuri, akibat tidak ada tahun perolehan itu, mencapai Rp 130 miliar.

    "Nilainya Rp 130 miliar setelah dihitung oleh appraisal yang kita sewa. Tapi itu lagi, kapan diperoleh dari kabupaten induk, informasinya tidak diberikan ke kita sehingga belum bisa dimasukkan sebagai aset milik daerah," beber Tomagola.

    Berita Terkait :

    Selama ini Pemda SBT hanya berhasil mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Yaitu, tahun 2015, 2016 dan 2017. Sementara untuk mendapatkan opini WTP, inventariasi aset harus disertai data tahun perolehan, setelah nilai aset ditentukan.

    Lebih lanjut, Ali Tomagola berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melengkapi data inventarisasi aset masing-masing. Sehingga jelang tutup tahun, Dinas PPKAD bisa menginput data-data tersebut ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemda Kabupaten SBT.

    Dan lagi-lagi, hal ini kata Tomagola, erat kaitannya dengan upaya Pemda mendapatkan predikat opini WTP dari BPK RI, atas LPJ Keuangan daerah tahun 2018."Tentu ini PR bagi kita semua, agar insya Allah, predikat WTP untuk tahun 2018 dapat kita raih dari BPK RI," imbuh Tomagola. (*)

    No comments

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad