• Breaking News

    Pulau Koon SBT Terancam, Pemprov Maluku Jangan Cuek

    Pulau Koon SBT Terancam, Pemprov Maluku Jangan Cuek

    Binaiyanews.com, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) - Kawasan konservasi laut pulau Koon, di Kecamatan Gorom belum memiliki payung hukum untuk pengelolaannya. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten SBT, menyesalkan langkah Pemerintah Provinsi Maluku yang lambat memperjuangkan SK dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Kadis DKP Kabupaten SBT, Ramly Siboalamo mengaku pihaknya masih menunggu SK dari Menteri Susi Pudjiastuty terkait, konservasi di pulau kecil yang dikenal memiliki kekayaan jenis biota laut yang sangat tinggi itu.

    Diakui, setelah kewenangan pengelolaan wilayah pesisir tidak lagi berada di tangan Pemerintah Kabupaten sejak tahun 2013, masa depan dan nasib pulau Koon kini ditentukan oleh kebijakan Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat. "Pemda SBT sudah siap, hanya tinggal SK Menteri  saja," kata Siboalamo, Kamis (19/7) di ruang kerjanya.

    Pulau Koon Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)
    Pulau Koon Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)

    Menurut mantan Kadis Lingkungan Hidup SBT ini, pulau Koon, berdasarkan study WWF dan LIPI Pusat memiliki tingkat diversitas atau keragaman species biota laut yang tinggi. Keanekaragaman hayati  perairan di pulau tersebut harus dilindungi oleh tangan-tangan jahil.

    Baca Juga :


    Hanya itu, untuk melakukannya, butuh payung hukum bagi pihaknya selaku kepanjangan Pemerintah Provinsi Maluku maupun pusat, salah satunya SK Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. "Intinya kita hanya ingin amankan dari sisi konservasinya," tandas Siboalamo.

    Selain kaya dengan berbagai jenis ikan dan biota laut lain, pulau Koon memiliki potensi wisata luar biasa. Pulau Koon relatif dekat dengan spot wisata Raja Ampat di Kabupaten Sorong, maupun spot wisata sejenis di kepulauan Banda.

    Pulau Koon Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)
    Pulau Koon Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT)

    Jika pulau Koon dipaketkan dengan Raja Ampat dan Banda, wisatawan domestik maupun mancanegara dapat sekali jalan mengunjungi tiga spot wisata tersebut.

    Terpisah, Kabid Litbang dan Hubungan Kerjasama Bappeda Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy dimintai konfirmasi tidak menampik SK Menteri KKP Pudji Pujiastuty belum turun untuk Pulau Koon.

    Namun dirinya menolak, bila dikatakan Pemerintah Provinsi Maluku tidak mampu "bernegosiasi" dengan Pemerintah pusat. "Bukan katong seng bisa, cuman untuk jelaskan lebih baik ale datang boleh. Supaya katong ulas akang baik-baik, mengapa sampai SK itu belum ada, jangan sampai miskomunikasi," tandasnya dihubungi melalui telepon seluler.(**)

    No comments

    Post Top Ad