• Breaking News

    DKP SBT Targetkan PAD Rp 1 Miliar

    DKP SBT Targetkan PAD Rp 1 Miliar
    DKP SBT Targetkan PAD Rp 1 Miliar

    Binaiyanews.com, Kabupaten Seram bagian Timur (SBT), Bula - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menargetkan, perolehan PAD tahun 2019 dari sektor perikanan mencapai Rp 1 miliar, berasal dari berbagai pos pendapatan.

    Namun yang paling potensi menurut Kadis DKP Ramly Siboalamo adalah, dua Kolstor (cold storage) yang dioperasikan di Pelabuhan Sesar, Kota Bula dan di Pulau Kesui, Kecamatan Wakate.

    Kedua kolstor, sebut dia, mulai dioperasikan antara tahun 2013-2014 dan telah memberikan kontribusi yang cukup bagi PAD Kabupaten SBT. Kedua unit kolstor disiapkan oleh Pemda SBT untuk menampung hasil tangkapan nelayan di sekitar Bula maupun di pulau Kesui. "Kolstor yang di Kesui, kapasitasnya 250 ton, kalau Bula di pelabuhan Sesar itu, 30 ton. Yang di Bula saja itu bisa sumbang PAD Rp 100 juta, apalagi yang di Kesui dengan kapasitas 250 ton itu? Intiya target PAD kita Rp 1 miliar tahun 2019," ujar Ramly di ruang kerjanya, Kamis (26/7).

    Dan untuk mendorong perolehan PAD, pihaknya, melalui anggaran DAK dari tahun ke tahun, pihaknya menyiapkan bantuan kepada kelompok nelayan. Yaitu unit-unit sarana kapal penangkapan kapasitas 5 GT ke bawah. Dilengkapi alat-alat tangkap sejumlah jenis, diantarnya pancing tonda, purseine dan mini purseine. "Semua bantuan itu, objeknya adalah masyarakat," tandas dia.

    Berita Terkait :

    Kabupaten SBT, terang dia, sejatinya, berperairan laut subur, tak heran, kalau potensi perikanan daerah ini cukup besar. Hanya saja potensi itu butuh pengelolaan yang optimal dari berbagai pihak, termasuk pemilik modal.

    DKP SBT Targetkan PAD Rp 1 Miliar
    Perahu tradisional nelayan di Negeri Hote kabupaten SBT

    Selain sisi pengelolaan, potensi ini juga butuh regulasi yang berpihak pada kepentingan daerah ini maupun masyarakat. Jika regulasi beres, hampir pasti pengelolaannya akan mudah.

    Soal regulasi yang sulit, sebut saja konservasi pulau Koon di Kecamatan Gorom, SK belum ditandatangani Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jika sudah ada SK, Pemda punya legalitas untuk mengelola pulau tersebut. "Dengan sendirinya, PAD juga bisa kita dapat dari pulau Koon itu," imbuh Ramly Siboalamo.(*)

    No comments

    Post Top Ad