• Breaking News

    89 Desa Persiapan Tunggu Tindak lanjut Pemprov

    89 Desa Persiapan Tunggu Tindak lanjut Pemprov
    89 Desa Persiapan Tunggu Tindak lanjut Pemprov

    Binaiyanews.com, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Bula - "Desa Persiapan" di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang hendak dimekarkan dari negeri induk tersisa 89 dusun belum dimekarkan menjadi desa defenitif. Tinggal menunggu hasil tindaklanjut Pemerintah Provinsi Maluku.

    Kabag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ambo Wokanubun menjelaskan, langkah koodinatif sudah dilakukan antara Pemda Kabupaten SBT bersama Biro Pemerintahan Pemprov Maluku. Yakni koodinasi terkait usulan Pemda Kabupaten SBT guna pemekaran desa-desa administratif. "Desa persiapan sejak tahun 2014 ada 89 desa sudah dilapor secara resmi ke Pemerintah Provinsi Maluku. Ada harapan, insya Allah," kata Ambo Wokanubun Rabu (25/7) di ruang kerjanya.

    Ambo mengaku optimis pemekaran desa-desa persiapan tersebut diakomodir pemerintah pusat. Pasalnya semua persyaratan administratif seperti disampaikan tim evaluasi Biro Pemerintahan Pemprov Maluku. "Kemarin sudah ditindaklanjuti ke tim evaluasi itu, kita bicara pemenuhan administrasi. Itu provinsi yang tau, kita hanya pressur," katanya.

    Dia juga optimistis dalam waktu dekat, Pemerintah  Kabupaten SBT telah mendapatkan kejelasan dari progres usulan pemekaran dimaksud ke Pemprov.

    Ambo berharap titik terang untuk 89 desa ini sudah ada sebelum moratorium pemekaran kembali diberlakukan Pemerintah Pusat.

    89 Desa Persiapan Tunggu Tindak lanjut Pemprov
    Aktifitas warga di jembatan Negeri Hote

    Menurut Ambo, Pemda Kabupaten SBT begitu konsern atau perhatian terhadap proses pemekaran desa-desa adminstratif ini. "Kami diperintahkan oleh Bupati untuk tindaklanjuti, sesuai UU No 6 tentang desa itu. Bupati memang paling perhatian terhadap masalah ini," puji Ambo.

    Hanya saja upaya mempresur pemekaran kerap terkendala oleh persyaratan adminstratif yang harus dilengkapi oleh masing-masing desa. Diakui selama ini banyak kriteria dasar pengajuan usulan yang tidak dilengkapi.

    Berita Terkait :


    Namun kendala paling krusial, akuinya, pada umumnya soal titik koordinat batas-batas wilayah masing-masing desa. Untuk menentukan titik-titik koordinat selain perlu peralatan, yang paling utama adalah rekomendasi dari Pemerintah Negeri induk dari desa yang hendak dimekarkan.

    Sebut saja, 11 dusun yang disiapkan di Negeri Amarsekaru, baru 2 desa berstatus defenitif.
    Terkendala oleh pemenuhan persyaratan pokok. Namun, ungkap Ambo, kekurangan itu telah dibenahi. Terutama batas-batas desa yang hendak dimekarkan telah memiliki titik koordinat berdasarkan rekomendasi raja negeri setempat. "Raja dari negeri induk yang tentukan batas-batas itu. Ini yang menjadi dasar pengajuan status dusun jadi desa,"tandas Ambo Wokanbun.(**)

    No comments

    Post Top Ad