• Breaking News

    Kota Ambon Tidak Layak lagi Jadi Ibukota Maluku

    Binaiyanews - Tingkat kepadatan penduduk dan segala permasalahan sosial di kota Ambon sudah mencapai titik puncaknya. Hal itu disampaikan mantan gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu pada saat pencanangan pemindahan Ibukota Provinsi Maluku. Sabtu 14/9/2013.

    "Kondisi alam kota Ambon dan trend pertumbuhanya sebagai Ibukota Provinsi adalah sebuah realita. Kondisi fisik kota ambon seperti penggunaan lahan, kependudukan, sektor-sektor ekonomi, kondisi saran prasarana yaitu transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi, drainase, persampahan dan realita sosial, akan dihadapi pada 15 sampai 20 Tahun kedepan, akan sudah mencapai titik puncak pemanfaatannya," ujarnya.

    Acara Pencanangan Pemindahan Ibu Kota Provinsi Maluku
    Acara Pencanangan Pemindahan Ibu Kota Provinsi Maluku

    "Sehingga, rasanya sudah sulit untuk pengembangan lebih lanjut. Sebab telah berada pada satu titik jenuh. Karena daya dukung Kota Ambon memang sudah tidak bisa dipaksakan. Sebab ruas kota Ambon dan Pulau Ambon sudah tidak memungkinkan lagi," katanya.

    Dikatakannya, untuk hidup dikota Ambon waktu demi waktu terasa semakin sesak. Tingkat perkembangan kota yang mengalami kemajuan yang begitu pesatnya pada semua aspek.
    "Mulai dari pertumbuhan ekonomi, perkembangan infrastruktur, hingga pertumbuhan penduduk yang begitu besar. Bahkan bisa dikatakan meledak pada beberapa tahun terakhir ini," terangnya.

    Dijelaskannya, hasil sensus penduduk kota Ambon mencatat bahwa pada Tahun 2010 pertambahan penduduk dari tahun 2009 ke 2010 adalah sebesar 16,31 persen. Berdasarkan data terbaru merujuk pada Data Agregat Kependudukan perkecamatan (DAKK) per 31 Desember 2012 adalah, sebesar 390.825 jiwa. Maka terjadi pertambahan 15,2 persen dikali dengan jumlah hasil sensus penduduk pada tahun 2010. Disaat yang sama laporan mencatat angka pertumbuhan ekonomi Maluku Tahun 2012 pada angka 7,06 persen. "Capaian itu jauh melebihi angka pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai angka 6,23 persen," jelasnya.

    Ditambahkannya, mengacu pada angka-angka tersebut, dan berdasarkan studi kelayakan dari ITB, bahwa nantinya pada satu titik tertentu, perbandingan antara program kota dan daya dukung kota akan mengalami perkembangan yang tipis. "Yakni antara daya dukung kota ambon pada waktu tertentu sudah tidak mungkin menopang kehidupan masyarakat perkotaan didalamnya," katanya.

    Faktor itu menurutnya harus segera disikapi secara bijak dan ditindaklanjuti. Agar kota ambon tetap menjadi kota yang maju dan berkembang, seiring dengan kemampuan dan kapasitasnya.

    "Disadari sungguh, Kota ambon dari sisi historis tidak mungkin terpisahkan dari Provinsi Maluku. Sebab Maluku dikenal karena Kota Ambon. Dimana-mana orang cenderung memahami Ambon sebagai representase yang utuh dari Maluku. Inilah esensi yang tidak mungkin dipisahkan ambon dari keutuhan kemalukuan kita. Ambon akan tetap menjadi Ambon Manise, Ambon menjadi kebanggan kita, kebanggan masyarkat Maluku," serunya.

    Acara Pencanangan Pemindahan Ibu Kota Provinsi Maluku

    Disisi lain yang dibutuhkan saat ini yaitu tentang Ibukota Maluku dimasa depan. Harusnya menurut Ralahalu adalah sebuah Ibukota yang secara utuh memiliki potensi dan kapasitas yang lebih besar dan memadai. Guna menampung seluruh dinamika pembagunan Maluku masa depan. "Kita harus membangun maluku baru yang mampu melakukan lompatan-lompatan pembangunan yang lebih besar," ajaknya.

    Disadari bahwa diakhir masa jabatanya masih ada agenda yang belum tuntas. Diantaranya penerapan Undang-Undang percepatan pembangunan daerah Kepulauan.
    "Kita bersama 8 Provinsi Kepulauan telah bertemu dengan Mendagri, telah disepakati bahwa nantinya dalam revisi UU nomor 32 tahun 2004 ada bab khusus tentang Provinsi Kepulauan. Dan akan menjadi dasar perjuangan UU percepatan pembangunan Provinsi kepulauan."Perencanan kita kedepan, agar bila saatnya nanti maka akan ada pelabuhan Internasional Maluku yang akan ada daerah pulau Seram," tandasnya.

    Sementara itu di tempat yang sama, kepala dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Maluku, Anthonius Silaholo dalam sambutannya pada saat itu menyimpulkan bahwa, sudah sewajarnya Ibukota Provinsi Maluku di Ambon, dialihkan ke Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Ibukota baru Provinsi Maluku di Pulau Nusa Ina.

    "Karna Kota Ambon yang pemandangan dulunya hijau oleh pepohonan, kini telah berubah menjadi kawasan perumahan. Sungai yang airnya bening kini berubah wana menjadi gelap," ujarnya.

    Dikatakannya, berbagai kejadian bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi 5 tahun terakhir itu, selalu memakan korban jiwa maupun harta benda."Hal itu yang mendorong pemikiran untuk mencari alternatif pangganti Ibukota Maluku yang baru. Sebagai pusat Pemerintahan dan pusat pemukiman masyarakat," katanya.

    Baca Juga : Pulau Seram layak Sebagai Ibukota Provinsi Maluku

    Oleh karena itu, kata Silaholo saat itu, berdasarkan surat Gubernur Maluku kepada Rektor ITB Nomor: 071/124/VIIII/ 2011 tanggal 14 september 2011. Perihal penyusunan visi misi studi dan rancangan master plan penyusunan Ibukota Maluku di Pulau Seram. Kemudian balasan dari surat tersebut dengan kunjungan team dari ITB pada tahun 2011, dalam rangka peninjuan awal kondisi lapangan di kota ambon. Dan lokasi di Makariki, Kabupaten Maluku Tengah. Dan hasilnya setelah melalui focus group discusi, yang melibatkan unsur akademisi dan seluruh universitas yang ada di Maluku, tokoh masyarakat dan team dari ITB untuk penyempurnaan draft laporan akhir survei. Kemudian dikaji ulang dengan pertimbangan kearifan lokal kondisi geografis, geologis, hidrologis, ekonomi dan sosial budaya.

    "Maka pada tanggal 14 November 2012 diserahkan laporan kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Yaitu laporan akhir dan album peta desain rencana ibukota masa depan Provinsi Maluku di kawasan Makariki," urainya.

    "Dalam rangka pencanangan pemindahan Ibukota ini, Pemerintah Provinsi juga sudah mengajukan surat persutujuan kepada DPRD Provinsi Maluku dan telah dibahas di DPRD Provinsi maluku," tandasnya.

    Pada akhir acara itu dilakukan penandatanganan prasasti penetapan pencanangan pemindahan Ibukota Provinsi Maluku di kota Makariki, Kabupaten Maluku Tengah. Yang ditandatangani oleh gubernur Maluku dan ketua DPRD Provinsi Maluku.(**)

    No comments

    Post Top Ad